infoMBG.id – Pemilik Dapur MBG harus tahu soal ini. Kebijakan bernilai miliaran rupiah tengah diguncang perombakan besar-besaran! Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat mengambil tindakan tegas dengan menyiapkan audit ketat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di seluruh Indonesia.
Langkah berani ini diambil menyusul ditemukannya indikasi pemborosan anggaran yang cukup masif pada proyek percontohan sebelumnya. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa transformasi total ini dilakukan demi menyelamatkan program prioritas presiden agar berjalan efisien, transparan, dan benar-benar tepat sasaran tanpa ada lagi celah manipulasi.
“Kita akan tata ulang,” tegas Arumsari.
Aroma pemborosan anggaran kian menyengat setelah sistem pembagian insentif dapur MBG dibongkar ke publik. Selama ini, negara harus merogoh kocek datar sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap dapur operasional tanpa melihat volume kerja yang riil.
Ketimpangan sosial pun terjadi; dapur MBG yang melayani 1.500 penerima manfaat mendapatkan jatah anggaran yang sama persis dengan dapur yang hanya melayani 500 orang.
Menanggapi ketidakadilan ini, BGN memastikan skema subsidi tersebut akan dirombak total dan dihitung secara proporsional berbasis jumlah riil masyarakat yang dilayani di lapangan.
Guna menghentikan kekacauan data yang terus bergulir, pemerintah resmi mengumumkan moratorium SPPG baru untuk sementara waktu. Keputusan pembekuan ini diambil setelah tim investigasi internal menemukan keganjilan dalam basis data virtual account.
“Dari laporan awal yang mengklaim keberadaan 27.877 dapur operasional, proses verifikasi faktual justru mendeteksi puluhan data ganda, hingga jumlah riilnya menyusut menjadi 27.820 dapur,” bebernya
Masa moratorium ini akan dimanfaatkan penuh oleh BGN bersama Kementerian Kesehatan dan para ahli gizi untuk menyisir serta memvalidasi data penerima manfaat MBG secara akurat.
Sanksi berat kini membayangi para pengelola lokal, sebab BGN tidak akan segan-segan melakukan penutupan dapur MBG bermasalah yang kedapatan membandel atau di bawah standar.
Proses evaluasi berkala ke depan tidak lagi sekadar menghitung kuantitas porsi makanan yang didistribusikan, melainkan berfokus pada standar keamanan pangan dan pemenuhan regulasi gizi yang ketat.
“Jika hasil audit menunjukkan sebuah satuan pelayanan tidak layak atau tidak optimal, pilihannya hanya dua: digabungkan dengan dapur lain (merger) atau ditutup paksa secara permanen,” tandasnya.(FIQ)
