infoMBG.id – Langkah evaluasi mendasar diambil BGN untuk memfokuskan pembenahan tata kelola dapur yang sudah beroperasi sebelum melangkah pada ekspansi wilayah secara masif. Sebanyak kurang lebih 13.000 titik dapur yang saat ini berada di daftar tunggu (waiting list) diimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembangunan fisik tanpa instruksi tertulis.
BGN mengeluarkan instruksi moratorium sementara agar mitra yang baru memegang alokasi titik tidak melakukan pembangunan atas inisiatif pribadi. Kebijakan penundaan ini diterapkan untuk menghindari ketidaksesuaian spesifikasi bangunan dan risiko kerugian finansial akibat ketidakpastian izin operasional.
Pihak BGN menegaskan bahwa segala bentuk risiko dan konsekuensi pembiayaan atas pembangunan yang mendahului instruksi resmi menjadi tanggung jawab penuh pengembang. Langkah ini diambil agar tata letak dan standarisasi fasilitas dapur di seluruh daerah berada dalam satu komando yang terukur.
Fokus BGN saat ini dialihkan sepenuhnya untuk mengoptimalkan kinerja dan kualitas 26 ribu lebih dapur yang telah aktif beroperasi. Evaluasi menyeluruh terhadap dapur eksisting dipandang lebih mendesak untuk memastikan standar higienitas dan keselamatan pangan benar-benar mengakar kuat.
Setelah proses pembenahan tata kelola dan evaluasi dapur aktif dinyatakan tuntas, BGN akan menyusun peta jalan aktivasi tahap berikutnya. Prioritas pembangunan dan aktivasi dapur baru ke depan bakal difokuskan secara bertahap pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Wilayah prioritas seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi target utama pemerataan layanan MBG selanjutnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan akses gizi bagi anak-anak di pelosok negeri secara terencana dan adil. (FIQ)
