infoMBG.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran fantastis Rp 335 triliun kini menjadi sorotan tajam publik. Alih-alih menuntaskan masalah gizi buruk, program andalan pemerintah ini dituding sarat akan kepentingan elit, rawan dikorupsi, hingga berpotensi memicu krisis fiskal negara. Fakta-fakta mengejutkan ini diungkapkan secara blak-blakan oleh Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, dalam sebuah gelar wicara investigatif di kanal 2045 TV.
Salah Desain Sejak Awal: Jawa-Sentris dan Pemborosan Operasional
Menurut Bhima Yudhistira, arsitektur pelaksanaan program MBG telah melenceng jauh dari tujuan pengentasan gizi. Jika diseriusi, anggaran puluhan triliun seharusnya difokuskan pada daerah-erah miskin dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Faktanya, dapur-dapur MBG justru menumpuk di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat.
“Makin miskin daerahnya, makin sedikit dapurnya. Karena kalau makin dia ke daerah-daerah yang miskin, margin keuntungan dari dapurnya makin kecil, nipis.” ujar Bhima Yudhistira, Celios
Ia juga menyoroti kejanggalan operasional yang dinilai irasional, seperti besarnya biaya yang tersedot untuk belanja kendaraan motor, tablet, biaya rapat via Zoom, hingga pengadaan kaos kaki, ketimbang untuk porsi makanan itu sendiri.
Potensi Korupsi dan Indikasi “Pork Barrel” Politik
Kritik paling tajam mengarah pada celah korupsi dan pelibatan elit dalam proyek ini. Bhima mengungkap adanya temuan dokumen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan 15 yayasan pelaksana MBG dikecualikan dari pengawasan pencucian uang.
“Ini yayasan-yayasan yang terafiliasi ke ‘ijo’ dan ‘coklat’ lah. Artinya emang MBG ini didesain lebih ke arah memang bagi-bagi project,” ungkap Bhima secara lugas. Ia menyebut program ini lebih menyerupai politik gentong babi (pork barrel politics) yang diduga disiapkan untuk pendanaan politik tahun 2029.
Pemain Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dipastikan terpinggirkan dari proyek ini, karena syarat modal pembuatan dapur yang mencapai Rp 1,5 hingga Rp 3 miliar—angka yang mustahil dijangkau oleh pengusaha katering rumahan yang omzetnya hanya di kisaran Rp 25 juta. Yang paling diuntungkan pada akhirnya adalah elit proyek dan importir kendaraan.
Kanibal Anggaran Pendidikan: 9,4 Juta Potensi Pekerjaan Hilang
Pemerintah sempat mengklaim bahwa program MBG akan menyerap 1 juta tenaga kerja. Namun, klaim ini dimentahkan secara matematis. Anggaran raksasa MBG disebut menyedot dana pendidikan sebesar Rp 223 triliun. Padahal, jika dikelola untuk sektor asalnya, dampak berganda (multiplier effect) dari dana pendidikan itu mampu menyokong hingga 9,4 juta tenaga kerja.
“Jadi artinya hanya karena ngambil dana pendidikan, diklaim MBG 1 juta, tapi yang hilang itu besaran itu baru dari pendidikan. MBG ini kanibal terhadap usaha masyarakat yang sudah ada di sekolah.”
Kata Bhima merujuk pada nasib pedagang kecil dan kantin sekolah yang kini kehilangan omzet akibat terdesak menu omprengan MBG.
Peringatan Keras Bahaya Krisis Fiskal
Dalam situasi penerimaan pajak negara yang sedang tidak stabil, memaksakan program bernilai ratusan triliun dianggap sebagai langkah bunuh diri ekonomi. Bhima memperingatkan, jika pemerintah tetap bebal dan enggan melakukan rasionalisasi, Indonesia akan berhadapan dengan sudden shock berupa penurunan rating utang dan pelemahan nilai tukar Rupiah.
“Uangnya nggak ada, jadi jangan sok-soan bilang uangnya ada. Obatnya satu, MBG-nya harus dirasionalisasi, rombak total. Kalau bisa pakai rem mendadak, usut semua penyalahgunaan dan distop dulu sementara, itu akan saving dari sisi politik dia (Presiden Prabowo). Tapi kalau nggak melakukan itu, ya dia masuk ke jurang moneter dan fiskal,” tegasnya memberi peringatan ke pihak Istana.(FIQ)
Bagaimana Menurut Anda?
Haruskah pemerintah menghentikan sementara (moratorium) program Makan Bergizi Gratis ini untuk dievaluasi ulang?
